MUSI BANYUASIN – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa insiden kebakaran sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi total. Pemerintah Provinsi akan segera melakukan pendataan terhadap lahan-lahan yang terdampak serta menertibkan aktivitas tambang rakyat yang belum memiliki izin resmi.
Dalam tinjauannya ke lokasi kebakaran di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Jumat (3/4/2026), Herman Deru juga merespons positif usulan dari Bupati Muba terkait potensi pelepasan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Hindoli.
Mencari Solusi Regulasi dan Hubungan Bisnis
Herman Deru menjelaskan bahwa usulan pelepasan lahan tersebut merupakan langkah solutif, namun tetap memerlukan landasan hukum yang kuat karena melibatkan Penanaman Modal Asing (PMA).
Penataan Wilayah: Pemerintah akan membatasi wilayah sumur rakyat, terutama pada area yang sudah terlanjur terbakar, agar tidak meluas ke area perkebunan inti milik perusahaan (Cargill).
Model Kerja Sama: Gubernur mendorong adanya solusi berbasis business to business (B-to-B) di masa depan. "Tujuannya agar perusahaan tidak merasa dirugikan, namun di sisi lain, masyarakat lokal tetap memiliki kesempatan untuk bekerja," ungkapnya.
Jaminan Layanan Sosial bagi Masyarakat
Meski terjadi insiden di wilayah operasional perusahaan, Herman Deru memastikan bahwa kesejahteraan dan pelayanan publik bagi warga sekitar tetap menjadi prioritas. Berdasarkan pengecekan di lapangan, tercatat ada 92 rumah di sekitar area PT Hindoli yang telah mendapatkan fasilitas yang memadai dari perusahaan.
"Kami sudah memastikan aspek pendidikan dan kesehatan warga terlayani dengan baik. Koordinasi layanan BPJS melalui Dinas Kesehatan Muba juga berjalan lancar, sehingga masyarakat tetap mendapatkan hak-hak dasarnya," tambah Deru.
Gubernur menekankan bahwa ke depannya, hubungan antara perusahaan besar dan aktivitas ekonomi masyarakat harus berlandaskan asas saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Hal ini diharapkan dapat mencegah konflik horizontal serta meminimalisir risiko kecelakaan kerja di sektor energi kerakyatan.